Sri Hastuti Puspitasari

Sri Hastuti Puspitasari memiliki keahlian akademik yang berfokus pada hukum tata negara, demokrasi, dan penyelenggaraan pemilihan umum, dengan pergeseran signifikan menuju studi komparatif dan penguatan integritas elektoral dalam lima tahun terakhir. Publikasi terbarunya, seperti kajian tentang penundaan pemilu akibat keadaan darurat di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Kamboja (2025), menunjukkan orientasi pada analisis perbandingan konstitusi dan regulasi pemilu di negara-negara Asia Tenggara. Riset mutakhirnya juga menyoroti jaminan warga negara dalam menentukan pemimpin nasional melalui pemilu yang demokratis dan berintegritas (2023), serta upaya memperkuat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia (2023). Selain itu, ia menelaah pengaruh pemikiran John Austin, Hans Kelsen, dan Hart terhadap kekuasaan politik dan etika dalam penyelenggaraan pemilu (2023), serta implikasi amendemen masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (2022). Sebagai konteks kesinambungan, publikasi lamanya mencakup peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu (2008), urgensi perluasan pembubaran partai politik (2016), serta keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi (2018). Secara keseluruhan, keahliannya bertumpu pada hukum pemilu, kelembagaan negara, dan demokrasi konstitusional, dengan fokus mutakhir pada perbandingan sistem pemilu di kawasan dan penguatan integritas demokrasi.