Richo Andi Wibowo

Faculty of Law • Law

ORCID: 0000-0001-9383-1900

Ringkasan Keahlian

Keahlian akademik Richo Andi Wibowo berpusat pada hukum pengadaan publik dan infrastruktur, dengan pergeseran signifikan dalam lima tahun terakhir menuju isu kontemporer yang lebih spesifik. Publikasi awalnya banyak menyoroti tata kelola pengadaan barang/jasa, pencegahan korupsi, dan perbandingan hukum dengan Belanda serta Inggris. Namun, riset mutakhirnya kini berfokus pada mekanisme kompleks dalam proyek strategis nasional, seperti kompensasi pengadaan tanah, pembatalan putusan arbitrase BANI dalam sengketa kontrak konstruksi, serta penugasan pemerintah kepada BUMN untuk penyediaan infrastruktur. Ia juga mengkaji benturan kebijakan pinjaman mengikat dengan tingkat komponen dalam negeri, serta merancang sistem penyelesaian sengketa dalam aturan pengadaan publik. Metode yang digunakan dominan normatif-empiris, dengan objek kajian berupa putusan pengadilan, rancangan undang-undang, dan praktik kontrak pemerintah. Arah riset terkini menunjukkan fokus pada penyelesaian sengketa dan hambatan implementasi proyek infrastruktur, meninggalkan tema awal tentang partisipasi masyarakat dan privatisasi. Dengan demikian, kontribusi terbarunya memperkuat posisinya sebagai ahli hukum yang mengkaji dinamika pengadaan dan infrastruktur di Indonesia.

Publikasi Terkini

National Strategic Projects and Compensation Issues in Land Acquisition in Indonesia

JURNAL HUKUM DAN PERADILAN • 2025

Richo Andi Wibowo

Ringkasan Keahlian

Publikasi Terkini

National Strategic Projects and Compensation Issues in Land Acquisition in Indonesia

Kajian Putusan Pengadilan yang Membatalkan Putusan Arbitrase BANI pada Sengketa Kontrak Jasa Konstruksi

GOVERNMENT ASSIGNMENT OF CONTRACTS TO STATE-OWNED ENTERPRISES TO PROVIDE INFRASTRUCTURE: INDONESIA’S EXPERIENCE

Government Assignment of Contracts to State-owned Enterprises to Provide Infrastructure: Indonesia's Experience

Penyelesaian Sengketa Pada Rancangan Aturan Pengadaan Barang Jasa Publik: Apresiasi, Kritik, Rekomendasi

PINJAMAN MENGIKAT DAN BENTURAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PENGADAAN PEMERINTAH INDONESIA

Kajian Penyimpangan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang menjadi Dakwaan Praktik Korupsi di Indonesia

The Patterns of Law Enforcement on Eradicating Illegal Activities to Protect Sumatran Tiger Habitat in Tambling Wildlife Nature Conservation, Bukit Barisan National Park

Untitled

WACANA PEMERINTAH UNTUK MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT: TINDAK LANJUT, TANGGAPAN, SERTA INISIASI KEDEPAN

Ketidaktertarikan Dosen Berkompetisi dalam Pendanaan Riset Pendidikan Tinggi dari Negara

When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experience

Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement: A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom

Strengthening the Effectiveness of Exclusion Mechanism in Public Procurement: A Comparative Legal Study Between Indonesia and The Netherlands

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Mencegah Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa : Apa yang sudah dan yang masih harus dilakukan?

Good Governance as a Conceptual Framework to Address the Discussion of Public Private Distinction in Public Procurement

Privatisation Law: Comparative Study on the Privatisation of State-Owned Enterprises in Indonesia and Greece: What is the Role of CSR in the Privatisation Process?

Pelaksanaan Peraturan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Gunung Api Merapi

Embodiment Concept Of Good Governance as Principle in Public Procurement

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA