Muhammad Addi Fauzani

Keahlian akademik Muhammad Addi Fauzani berpusat pada hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, dengan penekanan mutakhir pada politik hukum kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Publikasi terbaru tahun 2025 mengkaji hambatan kebijakan hukum daerah dalam implementasi pengentasan kemiskinan di Gunungkidul serta pemenuhan jaminan sosial bagi pekerja rentan, menunjukkan fokus pada aspek operasional otonomi daerah. Riset sebelumnya pada 2024 memperdalam tema desentralisasi melalui analisis jaminan dan batasan otonomi desa berkelanjutan serta transformasi kelembagaan masyarakat adat menjadi desa adat. Pergeseran signifikan terlihat dari kajian awal 2022-2023 yang lebih banyak menyoroti pengambilalihan kewenangan daerah oleh pemerintah pusat, relativitas kewenangan absolut pusat dalam urusan agama, dan pergeseran politik hukum asas umum pemerintahan yang baik. Karya tahun 2022 tentang legalitas pembentukan undang-undang cepat (KPK dan MK) serta kritik terhadap perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK pada 2023 menunjukkan minat berkelanjutan pada dinamika kekuasaan dan legislasi. Secara keseluruhan, arah riset mutakhir bergeser dari kritik normatif terhadap struktur kewenangan pusat-daerah menuju analisis empiris dan konseptual tentang efektivitas kebijakan hukum daerah dalam menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat adat.