Idul Rishan

Keahlian akademik Idul Rishan berfokus pada kajian hukum tata negara, khususnya dinamika legislasi dan peradilan konstitusi di Indonesia pasca-transisi demokrasi. Dalam lima tahun terakhir, risetnya menonjolkan pergeseran dari pembahasan kelembagaan menuju kritik terhadap praktik kekuasaan yang mengancam independensi hukum. Publikasi seperti Fast-Track Legislation (2024) dan Autocratic Legalism (2022) mengupas transformasi pembentukan undang-undang di bawah Presiden Joko Widodo, terutama melalui metode omnibus law yang dinilai inkompatibel dengan sistem regulasi Indonesia. Ia juga menyoroti kemunduran Mahkamah Konstitusi melalui court packing dan politisasi independensi hakim, sebagaimana terlihat dalam studi perbandingan dengan Hungaria dan Polandia (2024). Risetnya tentang pengawasan hakim konstitusi secara holistik (2023) dan konflik kepentingan hakim (2022) mempertegas fokus pada integritas peradilan. Sementara itu, publikasi lama seperti tentang reformasi peradilan (2019) dan komisi yudisial (2017) memberikan konteks kesinambungan, namun arah mutakhir lebih menekankan pada ancaman autocratic legalism dan degradasi checks and balances. Objek kajiannya meliputi lembaga negara, partai politik sebagai badan hukum, dan desain kelembagaan pembentukan peraturan. Secara keseluruhan, riset Idul Rishan menunjukkan pergeseran dari analisis normatif kelembagaan menuju kritik empiris terhadap praktik kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang mengikis demokrasi konstitusional.