Ellydar Chaidir

Faculty of Law • Law

ORCID: 0000-0001-8973-4710

Ringkasan Keahlian

Ellydar Chaidir memiliki keahlian akademik di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dengan fokus mutakhir pada isu-isu kelembagaan, penegakan hukum, dan kebijakan publik di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, risetnya menonjolkan kajian tentang efektivitas dan rekonstruksi kewenangan Ombudsman dalam penegakan hukum administrasi negara, serta analisis yuridis terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kerangka keadilan. Ia juga mendalami problematika parate executie atas tanah sebagai objek jaminan utang dan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi pasca pemberlakuan KUHP baru. Pergeseran tematik terlihat dari kajian awalnya yang banyak menyoroti sistem pemilu, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan demokratisasi, kini bergerak ke arah yang lebih aplikatif dan kelembagaan, seperti pembentukan pengadilan pemilu, suksesi kepala daerah berdasarkan hubungan kekerabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila, serta perlindungan hukum tenaga medis. Risetnya juga mencakup analisis kebijakan publik di tingkat daerah, termasuk evaluasi program pengembangan ternak dan pengawasan tata kota. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, Chaidir secara konsisten mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan dan implementasi putusan pengadilan, menunjukkan kesinambungan minat pada dinamika hubungan antar lembaga negara dan efektivitas regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

Publikasi Terkini

Implementation of Community Land Rights Acquisition for Public Interest and National Development within a Just Legal Framework in Indonesia

Journal of Creative Power and Ambition • 2026

Ellydar Chaidir

Ringkasan Keahlian

Publikasi Terkini

Implementation of Community Land Rights Acquisition for Public Interest and National Development within a Just Legal Framework in Indonesia

Reconstruction of the Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in Enforcement of State Administrative Law a Study of Effectiveness of Ombudsman Recommendations

Succession of Regional Heads Based on Kinship Relations Judging Concept of the Pancasila Legal State

Problems with the Implementation of Parate Executie in Indonesia for Land as an Object for Debt Collateral

Prosecutor's Authority in Investigating Corruption Crimes Law Number 1 of 2023 comes Into Force

Prosecutor's Authority in Investigating Corruption Crimes Law Number 1 of 2023 comes Into Force

Problems with the Implementation of Parate Executie in Indonesia for Land as an Object for Debt Collateral

Content analysis of legal protection regulations for money laundering victims in Indonesia

Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

State Criminal Return Policy Against Corruption

Waivers of Constitutional Court Decisions by the Supreme Court Regarding Manpower Laws

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

REMOVED DUE TO POLICY VIOLATIONS

Legal Protection of Doctors in Performing Medical Actions Based on Law Number 29 of 2004 Concerning Medical Practice

Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Pengembangan Ternak Untuk Masyarakat Miskin Pada Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan Kota Dumai

Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)

Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945

Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945

Democratization of President Selection Systems Directly and Indirectly in Indonesia

Synthetic Analysis of Alam Takombang Manjadi Guru as a Method of Normalizing the Customary Law of Kampar

Social Engineering Model of the Relationship between State Institutions and Federal Government of the Republic of Indonesia: From the Perspectives of the Indonesian 1945 Constitution

ANALYSIS OF THE POSITION OF THE LEGISLATURE POSITIVE CONSTITUTIONAL COURT VERDICT IN THE HARMONIZATION OF LEGISLATION IN INDONESIA

Position of Government Regulations for Replacement of Laws in Construction of Democracy Law State

The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Hukum perbandingan konstitusi

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPLTBLIK INDONESIA SETELAH PERLIBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945