Barda Nawawi Arief

Barda Nawawi Arief memiliki keahlian akademik yang berfokus pada pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan penekanan kuat pada analisis kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dalam lima tahun terakhir. Riset mutakhirnya menyoroti ketegangan antara prinsip legalitas digital dan pemidanaan humanistik dalam KUHP baru, serta paradoks pemidanaan penjara yang dihadapkan pada hak asasi manusia dan kebijakan penal. Ia secara spesifik mengkaji reformasi ketentuan daluwarsa penuntutan, pembuktian unsur melawan hukum, dan perluasan kualifikasi makna barang dalam yurisprudensi era siber, termasuk perbandingan dengan hukum pidana Belanda. Objek kajiannya meliputi kejahatan siber, eksploitasi seksual anak melalui pendekatan kriminologi siber, serta kebijakan formulasi terhadap kelompok LGBTQIA2S+ dari perspektif Pancasila dan HAM. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan kebijakan hukum pidana. Sebagai konteks kesinambungan, publikasi lamanya menunjukkan konsistensi dalam mengadvokasi ide restorative justice, mediasi penal, permaafan hakim, dan sistem pidana ganda (double track system) sebagai alternatif pemidanaan penjara. Pergeseran tematik yang menonjol adalah dari fokus pada reformasi sistem pemidanaan dan sanksi pidana menuju pengujian implementasi konkret KUHP Nasional, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi, perlindungan HAM, dan penegakan keadilan yang berjiwa Pancasila.