Allan Fatchan Gani Wardhana

Keahlian akademik Allan Fatchan Gani Wardhana berpusat pada hukum tata negara dan pemerintahan daerah, dengan pergeseran signifikan menuju isu konstitusional kontemporer dan hak asasi manusia dalam lima tahun terakhir. Publikasi terbarunya mengkritisi intervensi negara dalam manajemen hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) dari perspektif hukum dan HAM, serta menyoroti perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pencalonan legislatif di Gorontalo. Ia juga menganalisis rekonstruksi politik legislasi pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, termasuk omnibus law dan delegasi legislasi, serta membatasi penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilu presiden. Risetnya mengeksplorasi kompleksitas pemenuhan hak konstitusional pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dan perkembangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, seperti pembinaan Pancasila. Meskipun masih mengkaji relasi kewenangan pusat-daerah dalam penataan kawasan metropolitan dan implementasi Undang-Undang Pesantren, fokus mutakhirnya beralih dari sekadar pembagian kewenangan ke isu kontrol konstitusional, hak digital, dan keadilan substantif bagi kelompok rentan. Publikasi lamanya tentang pengujian konstitusional perjanjian internasional, politik uang, dan independensi KPU memberikan konteks kesinambungan dalam kajian ketatanegaraan, namun arah riset kini lebih menekankan pada dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan legislasi dan perlindungan hak konstitusional di era digital.